BANGKO-Luas hutan di Merangin mencapai 351 ribu hektar lebih. Mirisnya, luas hutan itu tidak sebanding dengan penjaga hutan sendiri. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Bunhut) saat ini  hanya memiliki delapan personil anggota Polisi Kehutanan (Polhut) untuk menjaga keseluruhan hutan tersebut.
Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Bunhut) Kabupaten Merangin Syafri, ketika dibincangi Koran ini mengatakan, terbatasnya jumlah personel Polhut tentunya sangat sulit untuk melakukan pengawasan pelestasrian kawasan hutan diseluruh wilayah Merangin.
‘’Luas kawasan hutan di Kabupaten Merangin mencapai 351 hektar lebih, tentunya sangat tidak seimbang dengan jumlah personel Polhut yang saat ini cuma berjumlah delapan orang. Akibatnya pengawasan  pelestarian hutan sangat sulit dilakukan,” kata Syafri.
Bahkan lanjut Syafri, sejak zaman reformasi hingga saat ini tidak pernah sekalipun ada penambahan dan penerimaan Polhut di Kabupaten Merangin. Mungkin banyak yang beranggapan setiap ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga pengajar dan petugas kesehatan selalu diprioritaskan, sehingga farmasi Polhut tidak pernah diadakan.
‘’Terakhir ada penerimaan Polhut pada tahun 1989 dan sejak saat itu tidak ada lagi penambahan personel Polhut. Meski dalam rentang waktu 14 tahun tersebut ada penerimaan PNS, namun tidak sekalipun ada farmasi Polhut,” ujarnya.
Ideanya jumlah personel Polhut di Kabupaten Merangin sangat layah diadakan penambahan. Selain mengingat luasnya wilayah hutan yang diawasai, personel yang ada saat ini tidak bisa dipaksakan untuk mengawasi hutan. Apa lagi permasalahan hutan baik itu perambahan dan ilegol loging di Merangin menjadi ancaman serius.
‘’Minimal kita membutuhkan sekitar 30 orang personel Polhut lagi untuk melakukan pengawasan hutan di Merangin. Sehingga kita bisa membagi wilayah kerja dan pengawasan semakin mudah dilakukan,” tuturnya.
Namun, upaya tersebut bakal sulit teralisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, selain Merangin tidak membuka penerimaan PNS, perhatian dari pusat juga tidak ada sama sekali. Jadi solusi yang pernah dilakukan Bunhut untuk mengatasi kekurangan personel Polhut, yakni dengan merekrut petugas dari warga yang tinggal disekitar kawasan hutan.
‘’Hanya saja beberapa tahun terakhir, kita tidak bisa lagi melakukan hal tersebut, karena keterbatasan dana. Dan anggaran yang diajukan juga sangat minim untuk merekrut tenaga pengawasan tersebut,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kasi Perlindungan hutan Eko, dikatakannya ia dan petugas yang lainnya sangat kewelahan melakukan pengawasan hutan dikabupaten Merangin. Dirinya sangat berharap kedepannya ada penambahan Polhut. ‘’Sangat sulit sekali kita melakukan pengawasan dilapangan, tentu saja karena keterbatasan jumlah personel. Dan sangat betul sekali kita membutuhkan penambahan Polhut minimal sekitar 30 orang lagi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, jika ada penambahan Polhut sekitar 30 orang lagi. Maka, kinerja Polhul terkait pengawasan kawasan hutan bisa dilakukan dengan maksimal. Misalnya, dengan jumlah perseonel sebanyak tersebut, bisa dilakukan pembagian wilayah kerja, dikawasan Jangkat, Sungai Manau dan Tabir.
‘’Dengan adanya pembagian wilayah tentu saja kinerja pengawasan hutan sangat mudah dilakukan. Jadi sudah ada petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, perwilayah yang diawasinya. Dan kedepannya kita sangat berharap ada penambahan Polhut,” tandasnya.
Tahun 2013 Bunhut mengusulkan perekrutan pengawasan hutan sebanyak 20 orang dan pemerintah mengabulkan dalam anggaran APBD tahun 2013. ‘’Nanti tahun depan kita akan melakukan perekrutan warga yang tinggal dikawasan hutan untuk membantu Polhut. Dulu pernah kita lakukan dan sangat membantu, namun beberapa tahun terakhir kita terkendala anggaran. Dan tahun ini kembali akan kita rekrut lagi,” pungkas Eko. (rks)