TEMPO InteraktifJakarta – Sejumlah pakar hukum menilai  pasal 38 ayat (3) dan pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan konstitusi. “Kedua pasal itu, tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas otonomi daerah,” kata  I Gede Pantja Astawa, pakar Hukum Administrasi Negara, Universitas Padjajaran Bandung menyampaikan keterangannya dalam sidang uji materi tentang Undang-undang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi, Selasa 19 April 2011.  

Pantja, yang hadir sebagai ahli dari pemohon uji materi, Andi Harahap,  Bupati Penajam Paser Utara, mengatakan selain bertentangan dengan pasal 1 ayat (3). Kedua pasal Undang-undang Kehutanan yang diminta pemohon diuji ini dinilai tak sejalan dengan Pasal 18 dan Pasal 18 A UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. “Ketentuan tersebut telah menjauhkan daerah untuk melayani rakyatnya dan tidak mewujudkan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah,” tutur Pantja.

Menurut Pantja, pengelolaan sumber daya hutan oleh Pemda akan berkontribusi positif pada peningkatan pendapatan daerah yang berarti peningkatan kesejahteraan rakyat daerah. Karenanya, perimbangan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah harus dilakukan secara selaras dan adil.

Sependapat dengan Pantja,  ahli hukum Saldi Isra yang juga dihadirkan pemohon, menilai terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam, salah satunya hutan.

Menurutnya, pengaturan atas hal itu setidaknya terdapat dalam UU Kehutanan dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menjelaskan bahwa di antara kedua UU itu tidak ada satupun yang lex specialis. Ia menilai hal ini sebagai disharmoni perundang-undangan. Karenanya ia berharap Mahkamah Konstitusi  tidak hanya membatalkan kedua pasal yang diujikan tetapi juga merumuskan pengaturan pengelolaan hutan agar sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dalam sidang ini, pihak pemerintah  menghadirkan seorang ahli,  Asep Warlan Yusuf. Menurut dia, pengelolaan hutan di daerah tidak hanya berkaitan dengan urusan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ada masalah-masalah lain seperti kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, kesiapan teknologi dan jaringan sosial. selain itu ada juga masalah kepentingan internasional dan isu lingkungan. Ia bependapat, dalam konteks ini pemerintah daerah belum siap.

Berbeda dengan Asep, Pantja justru menilai jika daerah tidak pernah dianggap siap maka daerah akan tidak pernah siap dan mandiri.

MARTHA RUTH THERTINA http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/04/19/brk,20110419-328776,id.html

Iklan