Kamis, 11 /11/ 2010 08:49
JAMBI–Operasi penertiban perambah kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sudah dipastikan dilaksanakan 12  November ini. Namun anggota DPRD Provinsi Jambi tidak dilibatkan dalam operasi ini. Buntutnya mereka mengaku kesal dan kecewa dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi. “Ya, kita kesal dan kecewa tidak dilibatkan dalam operasi ini. 

Padahal, kita pernah mengadakan rapat dan memanggil pihak Dishut Provinsi untuk melaporkan perkembangan persoalan ini, namun Dishut tidak melaporkan,” sebut Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Madian Saswadi, kemarin.

Operasi penertiban ini melibatkan pihak kementerian pusat, Dishut Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin. Seharusnya, kata Madian, karena ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pihak DPRD selayaknya juga harus diikutsertakan dalam persoalan ini. “Apalagi unjuk rasa pernah terjadi di DPRD
Provinsi dan kita sudah minta mereka koordinasi, namun tidak ada laporan,” katanya.

Pihaknya baru mengetahui adanya operasi penertiban tanggal 12 November tersebut dari media, namun pihaknya juga sudah mengkroscek langsung dengan Dishut Provinsi.

“Kata mereka itu ketoledoran mereka tidak melapor. Mengingat waktu sudah tidak memungkinkan untuk memanggil mereka, kita tidak akan terlibat dalam operasi ini,” tegasnya.

Pihaknya tetap mengharapkan, operasi penertiban ini dilakukan dengan bijak dan tanpa kekerasan. Meskipun tidak dilibatkan, Madian mengaku tetap akan memantau operasi ini. “Sebaiknya didudukkan bersama. Jangan sampai ada kekerasan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Budidaya yang dihubungi via ponselnya mengatakan, dalam hal ini DPRD Provinsi Jambi memang tidak ikut disertakan dalam pembentukan tim operasi penertiban pembalakhutan di Lembah Masurai, Merangin. Menurutnya, wilayah operasi ini adalah wilayahnya kabupaten.

“Jadi ini adalah wilayahnya kabupaten, yang harus dilibatkan adalah DPRD kabupaten,” jelas Budidaya lagi.  Disinggung soal dewan tidak dilibatkan, Budidaya mengatakan, pada dasarnya bukan soal melibatkan atau tidak. Yang jelas, langkah yang diambil untuk melakukan operasi ini adalah kesepatan semua pihak.

Di lain pihak, Direktur Community Aliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA), Rivani Noer, mengatakan pihaknya akan tetap menolak operasi ini, bahkan pihaknya akan mengkoordinasikan masalah ini dengan pihak DPRD Provinsi Jambi. “Kita pernah mengadakan aksi ke DPRD untuk menolak aksi ini dan DPRD menyambut baik.

Nantinya kita akan koordinasikan lagi bagaimana memecahkan persoalan ini,” katanya via ponsel kemarin.

Menurutnya, operasi penertiban tidak akan menyelesaikan masalah. Namun operasi ini justru akan menimbulkan masalah yang baru. Operasi ini akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan tim, ini tentunya akan berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM. “Kalau terjadi kekerasan, itu akan membuat masyarakat ketakutan dan itu melanggar HAM,” sebutnya.

Rencananya, hari ini pihaknya akan mendatangi DPRD Provinsi Jambi untuk menggkordinasikan masalah ini. Yang jelas, katanya lagi, pihaknya menolak operasi penertiban ini dan siap mem-back up masyarakat yang menolak operasi.

Sementara, tim operasi sudah menggelar rapat terakhir untuk mempersiapkan operasi penertiban pada Selasa (9/11) di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi. Bahkan Bupati Merangin Nalim, yang memimpin rapat sudah mempersiapkan 247 personil untuk operasi ini. “Operasi yang dilaksanakan tidak lain untuk menegakkan hukum bagi perambah hutan di kawasan TNKS HP, dan HL di Kabupaten Merangin sesuai dengan Keputusan Menteri,” sebut Nalim.

Untuk itu, pemerintah harus mengambil inisiatif tegas, bahwa operasi justitia kehutanan ini harus dan tidak boleh lagi ditunda-tunda. (cr1)

sumber : http://www.metrojambi.com/headline/696-dewan-kesal-tak-terlibat-operasi-tnks.html