Laporan wartawan KOMPAS Ratih P Sudarsono
Jumat, 12 November 2010 | 16:33 WIB

BOGOR, KOMPAS.com- Pengadilan Negeri Cibinong, Jumat (12/11/2010), mengabulkan permohonan praperadilan Suratman (73), pemilik pemandian air panas Gunung Pancar, Bogor.

Dalam putusannya, hakim tunggal Alfon menyatakan, penahanan Suratman tidak sah dan memerintahkan termohon, yakni Kementerian Kehutanan cq Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam cq Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, segera membebaskan Suratman.

Setelah mendapat salinan putusan tersebut sekitar pukul 13.00, Ny Rusdiana, seorang anak Suratman, bergegas menunju Jakarta ke Kantor Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala WanaBhakti, untuk mengurus dokumen pengeluaran ayahnya. Kuasa hukum Sutarman, Lava Sembada dan Gunara, juga menyertainya.

“Bapak ditahan penyidik kehutanan sejak 30 Spetember lalu, dtitipkan di rumah tahanan Mabes Polri. Tiga hari lalu Bapak sakit dan dirawat di RS Polri Kramatjati,” kata Rusdiana.   

Lava Sembada menjelaskan, Suratman adalah pengelola Pemadian Wisata Air Panas Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dia mendirikan usaha tersebut diatas tanah miliknya yang terdiri dari beberapa Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1985.

Pada tanggal 30 September 2010, Suratman datang ke Pusdiklat Kehutanan Bogor guna dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian pemeriksaannya dialihkan ke Gedung Manggala Wanabakti Jakarta Pusat. Suratman dibawa oleh Penyidik Kehutanan dengan menggunakan kendaraan Satuan Polhut Reaksi Cepat.  

“Sesampainya di Gedung Manggala Wanabakti, klien kami disuruh menandatangani Surat Pemberitahuan Penangkapan oleh Penyidik Kehutanan. Kemudian pada malam harinya dijebloskan ke tahanan Mabes Polri sebagai tahanan titipan,” tambah Lava.

Gunara menambahkan, penyidik kehutanan menuduh Suratman melanggar pasal 50 ayat 3 huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Alasan penyidik, Suratman terbukti telah menduduki dan menguasi tanah milik kehutanan di kawasan Gunung Pancar.  

“Tidak terima dengan hal tersebut, ia meminta kami untuk mewakilinya menggugat Kementerian Kehutanan. Kami pun melayangkan gugatan praperadilan di PN Cibinong. Dengan dimenangkan gugatan kami ini, Pak Suratman harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ini putusan hukum yang harus ditaati siapa pun,” kata Lava.

Menurut Gunara, fakta yang terungkap di persidangan menyebutkan, Suratman adalah salah seorang pemilik tanah yang telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bogor. Usahanya mengelola air panas pun telah memperoleh izin dari Pemkab Bogor. Sedangkan pemilik pemilik tanah lainnya yang juga telah bersertifikat, tidak seorangpun yang diproses secara hukum.

Merski memangi sidang praperadilan, hakim menolak permohonan Suratman agar penyidik kehutanan minta maaf dan merehabilitasi namanya dengan pengumuman satu halaman penuh di Harian Kompas. Hakim Alfon menilai, hal itu menyangkut pokok perkara pesidangan dugaan yang bersangkutan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf a pasal 78 ayat (2) UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Rahman Sidik yang dihubungi via telepon menyatakan belum mendapat kabar mengenai putusan prapeadilan tersebut.

“Saya belum tahu karena laporan dari kuasa hukum dan penyidik kami di sidang itu belum masuk. Yang pasti, sidang praperadilan gugatan mereka atas langkah kami menyita 48 bangunan di kawasan hutan Taman Wisata Alam Gunung Pancar ditolak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menang,” katanya.

sumber Kompas