Solusi untuk menggunakan mekanisme kolaborasi pengelolaan dalam P.19/Menhut- II/2004 memang merupakan salah satu alternatif yang lagi “trend” untuk pemecahan masalah di kawasan konservasi saat ini. Arah kolaborasi pengelolaan (P.19/Menhut- II/2004) harus dibawa kearah “untuk mendukung pengelolaan” .
Untuk authentik (bukti kepemilikan) wilayah (dalam kawasan hutan) dari Masyarakat Hukum Adat menurut saya sebenarnya telah diatur dalam UU 41/1999 (UUK) dimana pada Psl. 67 ayat 2 UUK bahwa untuk keberadaan masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) setempat (melalui kajian dari lembaga pendidikan, pemerintah daerah dan tokoh-tokoh adat), dengan berbagai kriteria (Penjelasan Psl. 61 ayat 1 UUK) yaitu 1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Sehingga bilamana PERDA itu telah ditetapkan, maka tugas Menteri Kehutanan untuk menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan Hutan Adat sebagai wilayah dari Masyarakat Hukum Adat tersebut. Ini diperintahkan langsung oleh UUK dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa Pemerintah menetapkan Hutan Adat sepanjang Masyarakat Hukum Adat masih ada dan diakui (status pengakuannya melalui PERDA tersebut diatas).
Bilamana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka tugas selanjutnya menetapkan kawasan hutan adat bagi masyarakat adat. Disinilah tugas dari Menteri Kehutanan untuk menetapkan kawasan Hutan Adat dan mengatur bagaimana Masyarakat Hukum Adat tersebut melakukan kegiatan di kawasan hutan.
Namun sayang-nya setelah 10 Tahun lahirnya UUK, Pemerintah belum dapat mewujudkan dimana Masyarakat Hukum Adat akan berdiri??? atau Dimana kawasan hutan adatnya??? dan Bagaimana mereka akan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan (pemungutan hasil hutan)??? Apakah mereka akan terus menjadi target operasi POLHUT/SPORC dan terus diancam keberadaannya di dalam kawasan hutan???
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat sampai sekarang masih dalam bentuk Rancangan dengan melalui pembahasan yang “alot”, maka kita tunggu aja penetapannya, apakah PP ini mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat.
Di beberapa propinsi di Indonesia, sepengetahuan saya : Pemerintah Daerah setempat telah mengeluarkan PERDA yang menetapkan status keberadaan Masyarakat Adat termasuk wilayahnya.
Mungkin salah satu solusi yang menurut pendapat Pak Kasie Ardi Andono cukup realistis yaitu melalui kolaborasi pengelolaan sepanjang diarahkan untuk mendukung pengelolaan. Walaupun sebenarnya Masyarakat Hukum Adat memiliki hak yang cukup kuat untuk berada di kawasan hutan (bilamana telah diakui keberadaannya).
Salam,
William



Dari: ardi andono <ardi_jabar2@ yahoo.com>
Kepada: polhut_indonesia@ yahoogroups. com
Terkirim: Rabu, 25 Februari, 2009 17:45:35
Topik: Re: Bls: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan

sip,
sedikit pertanyaan, siapa sih yang mengeluarkan sertifikat masyarakat adat ini asli atau palsu? apa kriterianya? apakah masyarakat adat itu mesti yang tradisional2? terus kalo ada aturan /hukumnya siapa yang mensahkan hukum itu berlaku dimata hukum RI?

masih jauh pertanyaan itu untuk di bumikan, aku yakin bukan dephut yang menyatakan itu he he

nah solusi yang baik, kita mesti ada rebugan, apa sih yang dimau kita?(dephut) apakah kawasannya utuh atau hak penuh pengelolaan? disini lah letak adanya P19/2004 tentang kolaborasi kawasan KPA KSA, aturan ini masih diawang awang namun bisa lah jadi resolusi konflik.

mungkin itu aja dulu dari Cibodas

— On Tue, 2/24/09, joko widodo <joxone75@yahoo. com> wrote:

From: joko widodo <joxone75@yahoo. com>
Subject: Re: Bls: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan
To: polhut_indonesia@ yahoogroups. com
Date: Tuesday, February 24, 2009, 8:55 PM
Aloo..
Pengen ikutan nimbrung dikit.
Saya sependapat dengan Mr. Wily mengenai nasib hak ulayat masyarakat adat. UUK ternyata tidak berlaku adil pada nasib hak ulayat masyarakat adat. Pengakuan hak ulayat pada UUK hanya bersifat semu belaka. Di awal diakui keberadaannya, namun masih diakui sebagai hutan negara. Sehingga nampak tidak cukup jaminan dalam pelaksanaannya. Apalagi hingga saat ini departemen belum mengeluarkan Permenhut yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan hak ulayat menurut sudut pandang UUK. Misalnya : Bagaimana teknis pelaksanaan pemanfaatan hak ulayat oleh masyarakat adat dimaksud. Kalaupun ada kabarnya masih dalam bentuk RPP tentang Hutan Adat (betul ga Mr. Wily?).

Situasi ini tentunya membawa dilema bagi UPT Pengelola mengingat hampir semua kawasan konservasi bersinggungan dengan masyarakat adat. Akhirnya semuanya dikembalikan pada kebijaksanaan masing-masing Kepala UPT dalam menyikapi persoalan hak ulayat. Sebuah kebijakan tentunya tidak diperkenankan bertentangan dengan aturan hukum.

Menurut pendapat saya, sebenarnya bukan masyarakat adat yang harus menunjukkan bukti kepemilikan hak ulayat mereka. Karena secara teori namanya masyarakat adat tentunya tidak dapat menunjukkan bukti tertulis (apalagi bukti otentik). Bagaimana jika mereka berbalik menuntut kita yang harus menunjukkan bukti kepemilikan kawasan hutan tersebut..?? . Padahal hingga saat ini barangkali baru sekitar 10% kawasan hutan di Indonesia yang telah selesai proses pengukuhannya.

Sudah saatnya pemerintah memberikan perlakuan adil pada nasib masyarakat adat dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Salah satunya adalah berkontribusi dalam menelurkan berbagai legislasi yang adil berkenaan dengan hak ulayat tersebut. Sudah saatnya masyarakat adat di sekitar kawasan hutan dirangkul sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan dengan berbagai program pemberdayaan, sehingga konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dapat diminimalisir, dan pada akhirnya bermuara pada pengelolaan hutan lestari.

— On Sun, 2/22/09, William T <williamdtt@yahoo. co.id> wrote:

From: William T <williamdtt@yahoo. co.id>
Subject: Bls: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan
To: polhut_indonesia@ yahoogroups. . com
Date: Sunday, February 22, 2009, 10:26 PM

Setuju, kalo punya bukti authentik kita pertahankan. .. walaupun hanya setapak kaki…
Cuman yang perlu kita sadari bersama bahwa sebenarnya Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sendiri memberikan perlakuan yang tidak sepantasnya bagi Masyarakat Hukum Adat…. di satu sisi mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (lihat Pasal 67 ayat 1,2 dan 3 dalam UU 41/1999), akan tetapi UU Kehutanan menempatkan posisi Hutan Adat dalam wilayah Hutan Negara (lihat Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU 41/1999).
Sekarang bilamana Masyarakat Adat diakui, trus dimana mereka akan berpijak??? Dimana mereka akan mencari makan??? Coba bandingkan dengan UU Agraria (UU 5/1960).
Sebagai POLHUT/Petugas Lapangan tentunya kita juga harus memperhatikan faktor kemanusiaan bagi Masyarakat Adat tersebut… Hal ini akan paling banyak ditemukan teman-teman POLHUT/Petugas Lapangan yang bekerja di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat (secara riil Masyarakat Adat disana masih cukup kental/memiliki pranata adat,…dst) .
Sebagai info tambahan saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat (yang notabene adalah HUTAN NEGARA), kita lihat aja gimana hasilnya nanti… Apakah Rancangan PP ini akan bersandar kepada kepentingan Masyarakat Adat atau mereka akan makin terpojok…
Salam Lestari,
William


Dari: wawan setiawan <tnmerbabu@gmail. com>
Kepada: polhut_indonesia@ yahoogroups. com
Terkirim: Minggu, 22 Februari, 2009 21:54:29
Topik: Re: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan

Dear Mr. W. Tangker
Kalau memang masyarakat adat bisa menunjukkan bukti-bukti autentik tentang kepemilikan tanah/lahan tentu sah-sah saja dan dihargai sebagai hak mereka, tetapi bila tidak ada bukti yang kuat maka prinsip “sadumuk bathuk senyari bumi” harus kita tegakkan artinya meskipun sejengkal tanahpun akan tetap kita pertahankan (heroik sekali ya he he he, tetapi nothing choice selain hal tersebut).
Bos, saya mau nanya hak ulayat masyrakat adat tersebut meliputi apa aja? apa tanah dan hutan atau salah satunya tanah aja or hutan aja?
kalau dalam UUD 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat… kalo begitu semuanya harus dikuasai oleh negara kemudian negara berpikir untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat.
Daripada kita membandingkan UU kehutanan, agraria, pemerintah daerah dsb, lebih bagus ada peraturan pemerintah yang lintas sektoral
mengakomodir semuanya untuk kemakmuran rakyat.
GMN BOS??

David
POLHUT BLOG
David Blog
U di TN Kerinci Seblat, dalam penyelesaian konflik antara hak ulayat atas tanah dan hutan, kita kembalikan ke sejarah awal dan ternyata u di TNKS beberapa kawasan hutan dulunya sudah dianggap sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi tercatat di TNKS terdapat 15 kelompok hutan awal sudah memiliki ketetapan hukum sejak zaman Hindia Belanda tahun 1921 dan memiliki dasar hukum. selain itu beberapa masyarakat adat dalam aturan adatnya juga memasukan sebagai kawasan lindung adat. tetapi perkembangan yang terjadi banyak pihak2 yang berusaha untuk memutarbalikan sejarah awal untuk kepentingan beberapa pihak dan euforia otonomi yang kebablasan. penujukan kawasan juga disahkan oleh kepala daerah kalau kita liat di peta-peta tata batas.
terima kasih
David
POLHUT BLOG
David Blog