http://www.jawapos. com/
[ Jum’at, 20 Februari 2009 ]

SURABAYA – Unit Idik IV Satreskrim Polwiltabes Surabaya menggerebek sebuah rumah di Jalan Nginden Kota Rabu malam lalu (18/2). Dari rumah milik Eric R. Pirrih tersebut, polisi menemukan sebuah kebun binatang mini. Sebab, di dalamnya terdapat ular piton albino, ular boa, buaya, kura-kura, burung nuri, dan seekor harimau benggala.

Penggerebekan itu bermula ketika sebuah pesan pendek sampai ke ponsel Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ronny Franky Sompie. Isinya singkat, “Ada rumah di Jalan Nginden Kota yang memelihara harimau benggala.” Tahu bahwa harimau termasuk hewan yang dilindungi, Kapolwil mem-forward pesan tersebut ke satuan reserse kriminal, disertai perintah untuk menyelidiki.

Sekitar empat petugas reskrim mendatangi rumah yang dimaksud. Di dalam rumah, tim tak hanya menemukan harimau benggala, tapi juga sejumlah hewan lain. Polisi pun menemukan praktik jual beli anak ular piton albino. Tiap ekor anak ular piton dibanderol Rp 1.250.000. Namun, polisi tidak bisa langsung menyidik kasus tersebut lantaran Eric bisa menunjukkan dokumen penitipan dari BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam).

Menurut Kanit Idik IV Satreskrim Polwiltabes Surabaya AKP Agung Marlianto, polisi bakal meminta keterangan dari BKSDA untuk meneliti kebenaran dan keaslian dokumen itu. “Kalau memang dokumen penitipan tersebut asli, Eric tak bisa diproses pidana,” ucap lulusan Akpol terbaik 1998 itu.

Bagaimana praktik penjualan anak ular piton? Agung menyatakan bahwa hal tersebut juga bakal ditanyakan kepada BKSDA. “Intinya, kami akan meneliti fakta yang ada, kemudian membandingkan dengan regulasi yang berlaku. Bila ada yang bertentangan, pasti kami proses,” tegas mantan Kasatreskrim Polres Surabaya Timur dan Selatan tersebut.

Suharto Sumarno, mantan kepala BKSDA Jawa Timur yang kini bertugas di Jawa Barat, menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki dokumen penitipan diperbolehkan memelihara satwa yang dilindungi. “Sebelum ada SK Menhut 301/2008, memang dimungkinkan seseorang memiliki satwa tertentu. Tapi, setelah itu, semua satwa yang dilindungi adalah milik negara,” papar pejabat yang baru pindah tugas dari Jawa Timur kemarin pagi (19/2) tersebut.

Suharto menambahkan, satwa tertentu yang dipelihara manusia dalam jangka waktu lama memiliki sifat ketergantungan. Bila dikembalikan ke negara, dikhawatirkan ada gangguan psikologis pada satwa yang bersangkutan. Selain itu, jika semuanya diserahkan kepada negara, bisa muncul masalah baru mengenai tempat dan biaya perawatan.

“Karena itu, kami mengeluarkan dokumen penitipan. Status satwa milik negara, tapi kami titipkan kepada perseorangan untuk dirawat,” ucapnya. (ano/fat)