Kamis, 11 Desember 2008 | 14:15 WIB

BANDARLAMPUNG, KAMIS — Departemen Kehutanan (Dephut) memberhentikan sedikitnya 40 polisi kehutanan (polhut) karena “bermain” dalam menangani kasus.

“Mereka kami berhentikan karena menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi,” kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan Darori di Bandar Lampung, Kamis (11/12).

Ia menjelaskan, saat ini di Indonesia ada sekitar 8.000 polhut, dengan demikian satu orang harus menangani atau mengawasi sekitar 5.000 hektar hutan. Idealnya, kata dia, satu polhut menangani 100 hektar, tetapi pihaknya tetap bekerja secara optimal memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

“Apa yang ada kami optimalkan, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta peralatan bertugas yang baik,” ungkapnya seusai menjadi pembina upacara Gelar Pasukan Polisi Kehutanan Se-Lampung.

Selama tiga dekade yang lalu, kata dia, sumber daya hutan menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, memberikan dampak positif terhadap peningkatan perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja, menjadi obyek wisata alam, mendorong pengembangan wilayah, serta pertumbuhan ekonomi, baik lokal, regional, maupun nasional.

Sebaliknya, sumber daya hutan kian hari kian memprihatinkan karena laju degradasinya diperkirakan lebih dari 1,2 juta hektar per tahun yang sebagian besar akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagai antisipasi terhadap semakin seriusnya masalah kerusakan hutan, Menteri Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas,” katanya.

Prioritas tersebut, yakni pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal; revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, rehabilitasi, dan konservasi sumber daya hutan; pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; serta pemantapan kawasan hutan.

“Pemberantasan pencurian kayu dalam hutan negara dan perdagangan kayu ilegal merupakan prioritas utama, lebih kuat lagi diterbitkan Inpres No 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI,” katanya.

Dirjen PHKA menambahkan, saat ini sudah dibentuk satuan polhut reaksi cepat atau disingkat sporc. Jumlahnya mencapai 867 orang. “Mereka juga dibekali dengan senjata terbaru,” katanya