JEMBER, KOMPAS.com

Polisi mengamankan barang bukti berupa kayu jenis takir dengan berbagai ukuran sebanyak 19 batang. Di samping itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa gergaji mesin dan bahan bakar untuk keperluan memotong kayu yang ada di dalam kawasan hutan konservasi tersebut.

Koordinator Polisi Hutan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Musyaffak kepada pers di Polres Jember, Rabu (26/10/2011), mengatakan, penangkapan terhadap pelaku pencurian kayu itu merupakan pengembangan dari kejadian illegal loggingsebelumnya. Ia ditangkap di rumahnya Rabu sekitar pukul 02.00 tanpa perlawanan.

Kasatreskim Polres Jember Ajun Komisaris Alith Alarino membenarkan, sejumlah anggotanya bersama polisi hutan TNMB telah mengamankan seorang pelaku illegal logging.

Kini, tersangka itu sedang diamankan di Polres Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku mengaku sering kali mencuri kayu di kawasan taman nasional dan kini dijerat dengan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman kurungan lebih lima tahun.

“Persetujuan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan belum turun untuk pelepasan kawasan itu sehingga pembangunan belum bisa berjalan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Risman Sipayung di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan Dinas Kehutanan provinsi bersama tim terpadu yang terdiri dari Bappeda provinsi, BKSDA Bengkulu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu mengusulkan pelepasan 2,4 kilometer kawasan Cagar Alam (CA) tersebut untuk jalur jalan lingkar.

Menurutnya, pembangunan kawasan konservasi itu bisa dilakukan jika ada izin dari Kementerian Kehutanan.

Meski pengoperasian jalan tersebut pernah dilakukan pada 1992 namun sudah dihentikan oleh Keputusan Gubernur Bengkulu pada 2003.

“Ternyata lintasan itu satu-satunya solusi untuk mengatasi angkutan berat yang melintas dalam kota, tapi pembangunan akan berlangsung jika ada persetujuan Menteri,” tambahnya.

Menurutnya, usulan pelepasan tersebut sudah disepakati BKSDA Bengkulu sebagai pengelola kawasan dengan jaminan tidak ada lagi rambahan baru di daerah tangkapan air di kawasan seluas 500 hektare tersebut.

Selain itu pihaknya juga akan membangun pos terpadu untuk menjaga kawasan dari gangguan setelah dibangunnya akses jalan itu.

Kepala Dinas PU Kota Bengkulu yang masuk dalam tim terpadu, Ir Eferedy mengatakan rancangan badan jalan akan dibuat sedemikian rupa sehingga keberadaannya tidak membuat debit air danau berkurang.

“Kami akan rancang sedemikian rupa sehingga sumber-sumber mata air bisa tetap mengalir ke danau. Kami akan memperbanyak gorong-gorong dan membangun beberapa jembatan,” katanya.

Menurutnya, pengoperasian jalan lingkar tersebut penting bagi Kota Bengkulu untuk menghubungkan jalur menuju Terminal Betungan yang direncanakan dijadikan Terminal Agribisnis.

Semua angkutan barang selain batu bara akan melewati jalur ini dan akan dipasang tanda tidak diperbolehkan berhenti di lintasan tersebut.

“Hal ini untuk mengantisipasi adanya gangguan berupa pembangunan pemukiman dan perambahan baru di sekitar kawasan,” katanya.

(ANTARA/S026)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2011

http://www.antaranews.com/berita/272773/menhut-belum-setujui-cagar-alam-untuk-jalan-lingkar

“Jumlah polisi kehutanan yang ada saat ini hanya 3.400. Kami masih butuh sangat banyak polhut,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori di Jakarta, Senin.

Darori menjelaskan setidaknya kawasan hutan seluas 30.000 hektare diawasi 1 polisi hutan. Kemenhut terutama sangat membutuhkan tambahan polisi hutan untuk mengawasi kawasan konservasi seluas 27 juta hektare.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Edi Topo Ashari, mengatakan jabatan polhut terdiri dari  tenaga terampil dan ahli.

Tenaga terampil merupakan lulusan polisi hutan dengan minimal lulusan SMA, sedangkan tenaga ahli merupakan lulusan S1 atau D4.
(A027)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2011

http://www.antaranews.com/berita/272895/negara-perlu-62-ribu-polisi-hutan

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan ketujuh organisasi itu, Kamis (4/8/2011), Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Yakobus Kumis mengatakan, kasus dugaan pembalakan liar oleh perusahaan-perusahaan besar justru dibiarkan.

“Selama ini, yang ditangkap adalah masyarakat miskin yang memanfaatkan limbah kayu. Namun, perusahaan yang berlindung di balik perusahaan HPH, HTI, dan perkebunan skala besar dibiarkan,” kata Kumis.

Selain Dewan Adat Dayak, sikap yang sama juga disampaikan oleh Front Pembela Dayak Kalbar, Laskar Pemuda Dayak Kalbar, Bala Adat Dayak Kalbar, Panglima Perang Adat Dayak, Forum Borneo Bersatu, Forum Pemuda Dayak Sadar Hukum Kalbar.

Komandan Sporc Brigade Bekantan Kalimantan Barat David Muhammad mengatakan, pihaknya bekerja sesuai prosedur. “Kami tak pernah bertindak diskriminatif. Kami juga menangani kasus pelanggaran hukum perusahaan. Salah satunya perusahaan tambang di hutan lindung Kabupaten Bengkayang,” kata David.

Di lokasi kejadian, Ketua Adat Sangkima Rofain membeberkan kronologis penemuan kayu putih batangan berukuran 6x12x400cm terapung di perairan laut Desa Kandolo pada pertengahan Juni.

?Waktu itu nelayan sedang melaut, melihat kayu batangan terapung dan menyangkut diperahu nelayan. Ini dirasakan cukup menganggu, lalu setelah melapor pada saya selaku Ketua Adat. Kami putuskan untuk meminggirkan kayu dan mencoba menyanggong pemilik selama dua minggu. Rupanya kayu tersebut tidak bertuan, lalu diangkutlah ke sekretariat adat ini,? kata Ketua Lembaga Adat Sangkima, Rofain atau Iwud panggilan akrabnya.

Iwud alias Rofain lupa kewajiban untuk melapor pada pihak berwenang, baik Polisi Hutan (Polhut) Taman Nasional Kutai (TNK) maupun Kepolisian.

Masyarakat lantas menginformasikan temuan kayu ke pihak berwenang, yang akhirnya ditindak lanjuti cek lapangan secara bersama antara Polhut TNK dan Polres Kutim.

Lembaga Adat sempat ngotot untuk mempertahankan kayu temuan, karena ada kebutuhan kayu untuk keperluan membangun rumah adat dan mereka juga telah susah payah mengangkut kayu dari laut hingga ke sekretariat adat.

Annur Rahim dan Suprayitno secara persuasif menjelaskan duduk permasalahan jika lembaga adat tetap mempertahankan kayu temuan akan menimbulkan masalah hukum, berdasarkan ketentuan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

?Kayu temuan ini status quo, tidak boleh ada yang bergerak baik jumlah, bentuk, semua tidak boleh berubah. Termasuk untuk pembangunan rumah adat tidak bisa, sehingga untuk pengamanan akan disita Polres Kutim,? terang Suprayitno.

Dengan sitaan barang bukti kayu ini, Satuan Reskrim Polres Kutim akan mengembangkan kasus hingga menemukan pemilik kayu atau pelaku ilegal logging dan sudah ada target.

Ketua Lembaga Adat akan menghadap ke Kepala Balai TNK untuk dilibatkan dalam pengamanan.

Ketika terjadi sinergi TNK dan masyarakat sekitar untuk partisipasi pengamanan, menepis perambahan pihak manapun, ini adalah sebuah kearifan lokal yang patut dipupuk untuk kelestarian TNK. (*ant/par)

Peraturan dimaksud dapat diunduh (download) pada tautan dibawah ini

Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Lampiran 1. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Terampil dan Angka Kreditnya.
Lampiran 2. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Tingkat Ahli dan Angka Kreditnya.
Lampiran 3. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal (SMA).
Lampiran 4. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal (Diploma III).
Lampiran 5. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal (Sarjana (S1) Diploma IV).
Lampiran 6. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Pasca Sarjana (S2).
Lampiran 7. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Doktor (S3).
Lampiran 8. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian Inpassing.

selamat bekerja buat POLHUT dan semoga makin profesional setelah adanya POLHUT AHLI

Editor: Ade Marboen

PADANG PARIAMAN, KOMPAS.com 

Evakuasi terhadap harimau itu dengan menghubungkan kandang besi ke perangkapnya. Sebelumnya, cara tersebut gagal karena insiden kerasukan salah seorang pawang harimau.

Upaya evakuasi itu diulang hingga berhasil dengan bantuan para pemuda setempat. Evakuasi harimau betina yang sudah tertangkap sejak empat hari lalu itu memakan waktu lama karena sang “Raja Hutan” tersebut tidak mau pindah ke kandang besi.

Begitu antarkandang dihubungkan dan pintu masing-masing kandang dibuka, semula harimau malah duduk dan terkesan enggan berpindah.

Bahkan, harimau sempat menangis dan mengangguk-angguk saat pawang menyuruhnya pindah. Sepertinya terjadi dialog antara pawang dan harimau yang dipanggil “Inar” itu.

“Biasanya hal itu terjadi karena syaratnya belum terpenuhi seluruhnya,” kata Buyung (40), seorang warga setempat yang mengaku sering bertemu dengan harimau lainnya di hutan itu.

Ia mengatakan, pascapenangkapan harimau harus digelar, antara lain, silat “Ulu Ambek” (silat tradisional) dan tradisi bergendang tambur.

Harimau tidak mau pindah, katanya, karena baru digelar silat dan bergendang, sedangkan tradisi “Ulu Ambek” tidak digelar.

Cara memindahkan harimau seperti itu, kata Kepala BKSDA Sumbar Agusril, berdasarkan permintaan masyarakat.

Seharusnya, katanya, mengevakuasi harimau dengan cara dibius agar tidak membahayakan yang lainnya. “Tapi masyarakat memindah antarkandang saja agar tidak menyakiti harimau yang akan berakibat fatal bagi masyarakat sesuai kepercayaan mereka,” katanya.

Ia mengaku baru pertama kali mengevakuasi harimau melalui upacara adat terlebih dahulu hingga beberapa hari. Selain itu, warga juga telah menerima kompensasi sebesar Rp 15 juta sebagai pengganti biaya operasional selama menangkap dan membuat kandang untuk harimau.

Harimau yang berhasil dievakuasi pada Selasa malam itu kemudian dibawa ke lokasi Konservasi Harimau di Kebun Binatang Bukittinggi untuk dirawat dan dikarantina.

Harimau yang diperkirakan berusia lima tahun itu ditangkap pada Sabtu (9/7/2011) dengan memberikan umpan seekor kambing ke dalam kandang yang dibangun dari batang pohon dibentuk berupa pasak tanpa paku.

Perencanaan penangkapan harimau sudah dilakukan sejak enam bulan lalu. Sebab, warga mengeluhkan kehilangan ternak karena dimakan satwa itu.