You are currently browsing the monthly archive for Februari 2009.

Solusi untuk menggunakan mekanisme kolaborasi pengelolaan dalam P.19/Menhut- II/2004 memang merupakan salah satu alternatif yang lagi “trend” untuk pemecahan masalah di kawasan konservasi saat ini. Arah kolaborasi pengelolaan (P.19/Menhut- II/2004) harus dibawa kearah “untuk mendukung pengelolaan” .
Untuk authentik (bukti kepemilikan) wilayah (dalam kawasan hutan) dari Masyarakat Hukum Adat menurut saya sebenarnya telah diatur dalam UU 41/1999 (UUK) dimana pada Psl. 67 ayat 2 UUK bahwa untuk keberadaan masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) setempat (melalui kajian dari lembaga pendidikan, pemerintah daerah dan tokoh-tokoh adat), dengan berbagai kriteria (Penjelasan Psl. 61 ayat 1 UUK) yaitu 1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3. ada wilayah hukum adat yang jelas; 4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Sehingga bilamana PERDA itu telah ditetapkan, maka tugas Menteri Kehutanan untuk menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan Hutan Adat sebagai wilayah dari Masyarakat Hukum Adat tersebut. Ini diperintahkan langsung oleh UUK dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa Pemerintah menetapkan Hutan Adat sepanjang Masyarakat Hukum Adat masih ada dan diakui (status pengakuannya melalui PERDA tersebut diatas).
Bilamana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka tugas selanjutnya menetapkan kawasan hutan adat bagi masyarakat adat. Disinilah tugas dari Menteri Kehutanan untuk menetapkan kawasan Hutan Adat dan mengatur bagaimana Masyarakat Hukum Adat tersebut melakukan kegiatan di kawasan hutan.
Namun sayang-nya setelah 10 Tahun lahirnya UUK, Pemerintah belum dapat mewujudkan dimana Masyarakat Hukum Adat akan berdiri??? atau Dimana kawasan hutan adatnya??? dan Bagaimana mereka akan melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan (pemungutan hasil hutan)??? Apakah mereka akan terus menjadi target operasi POLHUT/SPORC dan terus diancam keberadaannya di dalam kawasan hutan???
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat sampai sekarang masih dalam bentuk Rancangan dengan melalui pembahasan yang “alot”, maka kita tunggu aja penetapannya, apakah PP ini mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat.
Di beberapa propinsi di Indonesia, sepengetahuan saya : Pemerintah Daerah setempat telah mengeluarkan PERDA yang menetapkan status keberadaan Masyarakat Adat termasuk wilayahnya.
Mungkin salah satu solusi yang menurut pendapat Pak Kasie Ardi Andono cukup realistis yaitu melalui kolaborasi pengelolaan sepanjang diarahkan untuk mendukung pengelolaan. Walaupun sebenarnya Masyarakat Hukum Adat memiliki hak yang cukup kuat untuk berada di kawasan hutan (bilamana telah diakui keberadaannya).
Salam,
William



Dari: ardi andono <ardi_jabar2@ yahoo.com>
Kepada: polhut_indonesia@ yahoogroups. com
Terkirim: Rabu, 25 Februari, 2009 17:45:35
Topik: Re: Bls: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan

sip,
sedikit pertanyaan, siapa sih yang mengeluarkan sertifikat masyarakat adat ini asli atau palsu? apa kriterianya? apakah masyarakat adat itu mesti yang tradisional2? terus kalo ada aturan /hukumnya siapa yang mensahkan hukum itu berlaku dimata hukum RI?

masih jauh pertanyaan itu untuk di bumikan, aku yakin bukan dephut yang menyatakan itu he he

nah solusi yang baik, kita mesti ada rebugan, apa sih yang dimau kita?(dephut) apakah kawasannya utuh atau hak penuh pengelolaan? disini lah letak adanya P19/2004 tentang kolaborasi kawasan KPA KSA, aturan ini masih diawang awang namun bisa lah jadi resolusi konflik.

mungkin itu aja dulu dari Cibodas

— On Tue, 2/24/09, joko widodo <joxone75@yahoo. com> wrote:

From: joko widodo <joxone75@yahoo. com>
Subject: Re: Bls: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan
To: polhut_indonesia@ yahoogroups. com
Date: Tuesday, February 24, 2009, 8:55 PM
Aloo..
Pengen ikutan nimbrung dikit.
Saya sependapat dengan Mr. Wily mengenai nasib hak ulayat masyarakat adat. UUK ternyata tidak berlaku adil pada nasib hak ulayat masyarakat adat. Pengakuan hak ulayat pada UUK hanya bersifat semu belaka. Di awal diakui keberadaannya, namun masih diakui sebagai hutan negara. Sehingga nampak tidak cukup jaminan dalam pelaksanaannya. Apalagi hingga saat ini departemen belum mengeluarkan Permenhut yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan hak ulayat menurut sudut pandang UUK. Misalnya : Bagaimana teknis pelaksanaan pemanfaatan hak ulayat oleh masyarakat adat dimaksud. Kalaupun ada kabarnya masih dalam bentuk RPP tentang Hutan Adat (betul ga Mr. Wily?).

Situasi ini tentunya membawa dilema bagi UPT Pengelola mengingat hampir semua kawasan konservasi bersinggungan dengan masyarakat adat. Akhirnya semuanya dikembalikan pada kebijaksanaan masing-masing Kepala UPT dalam menyikapi persoalan hak ulayat. Sebuah kebijakan tentunya tidak diperkenankan bertentangan dengan aturan hukum.

Menurut pendapat saya, sebenarnya bukan masyarakat adat yang harus menunjukkan bukti kepemilikan hak ulayat mereka. Karena secara teori namanya masyarakat adat tentunya tidak dapat menunjukkan bukti tertulis (apalagi bukti otentik). Bagaimana jika mereka berbalik menuntut kita yang harus menunjukkan bukti kepemilikan kawasan hutan tersebut..?? . Padahal hingga saat ini barangkali baru sekitar 10% kawasan hutan di Indonesia yang telah selesai proses pengukuhannya.

Sudah saatnya pemerintah memberikan perlakuan adil pada nasib masyarakat adat dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Salah satunya adalah berkontribusi dalam menelurkan berbagai legislasi yang adil berkenaan dengan hak ulayat tersebut. Sudah saatnya masyarakat adat di sekitar kawasan hutan dirangkul sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan dengan berbagai program pemberdayaan, sehingga konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dapat diminimalisir, dan pada akhirnya bermuara pada pengelolaan hutan lestari.

— On Sun, 2/22/09, William T <williamdtt@yahoo. co.id> wrote:

From: William T <williamdtt@yahoo. co.id>
Subject: Bls: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan
To: polhut_indonesia@ yahoogroups. . com
Date: Sunday, February 22, 2009, 10:26 PM

Setuju, kalo punya bukti authentik kita pertahankan. .. walaupun hanya setapak kaki…
Cuman yang perlu kita sadari bersama bahwa sebenarnya Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sendiri memberikan perlakuan yang tidak sepantasnya bagi Masyarakat Hukum Adat…. di satu sisi mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (lihat Pasal 67 ayat 1,2 dan 3 dalam UU 41/1999), akan tetapi UU Kehutanan menempatkan posisi Hutan Adat dalam wilayah Hutan Negara (lihat Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU 41/1999).
Sekarang bilamana Masyarakat Adat diakui, trus dimana mereka akan berpijak??? Dimana mereka akan mencari makan??? Coba bandingkan dengan UU Agraria (UU 5/1960).
Sebagai POLHUT/Petugas Lapangan tentunya kita juga harus memperhatikan faktor kemanusiaan bagi Masyarakat Adat tersebut… Hal ini akan paling banyak ditemukan teman-teman POLHUT/Petugas Lapangan yang bekerja di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat (secara riil Masyarakat Adat disana masih cukup kental/memiliki pranata adat,…dst) .
Sebagai info tambahan saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat (yang notabene adalah HUTAN NEGARA), kita lihat aja gimana hasilnya nanti… Apakah Rancangan PP ini akan bersandar kepada kepentingan Masyarakat Adat atau mereka akan makin terpojok…
Salam Lestari,
William


Dari: wawan setiawan <tnmerbabu@gmail. com>
Kepada: polhut_indonesia@ yahoogroups. com
Terkirim: Minggu, 22 Februari, 2009 21:54:29
Topik: Re: [polhut_indonesia] Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan

Dear Mr. W. Tangker
Kalau memang masyarakat adat bisa menunjukkan bukti-bukti autentik tentang kepemilikan tanah/lahan tentu sah-sah saja dan dihargai sebagai hak mereka, tetapi bila tidak ada bukti yang kuat maka prinsip “sadumuk bathuk senyari bumi” harus kita tegakkan artinya meskipun sejengkal tanahpun akan tetap kita pertahankan (heroik sekali ya he he he, tetapi nothing choice selain hal tersebut).
Bos, saya mau nanya hak ulayat masyrakat adat tersebut meliputi apa aja? apa tanah dan hutan atau salah satunya tanah aja or hutan aja?
kalau dalam UUD 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat… kalo begitu semuanya harus dikuasai oleh negara kemudian negara berpikir untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat.
Daripada kita membandingkan UU kehutanan, agraria, pemerintah daerah dsb, lebih bagus ada peraturan pemerintah yang lintas sektoral
mengakomodir semuanya untuk kemakmuran rakyat.
GMN BOS??

David
POLHUT BLOG
David Blog
U di TN Kerinci Seblat, dalam penyelesaian konflik antara hak ulayat atas tanah dan hutan, kita kembalikan ke sejarah awal dan ternyata u di TNKS beberapa kawasan hutan dulunya sudah dianggap sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi tercatat di TNKS terdapat 15 kelompok hutan awal sudah memiliki ketetapan hukum sejak zaman Hindia Belanda tahun 1921 dan memiliki dasar hukum. selain itu beberapa masyarakat adat dalam aturan adatnya juga memasukan sebagai kawasan lindung adat. tetapi perkembangan yang terjadi banyak pihak2 yang berusaha untuk memutarbalikan sejarah awal untuk kepentingan beberapa pihak dan euforia otonomi yang kebablasan. penujukan kawasan juga disahkan oleh kepala daerah kalau kita liat di peta-peta tata batas.
terima kasih
David
POLHUT BLOG
David Blog

Selasa, 24/02/2009 12:07 WIB
Ken Yunita – detikNews

Foto: new7wonder.com
Jakarta – Keberadaan Candi Borobudur di Jawa Tengah telah lengser dari daftar 7 keajaiban dunia pada 2007. Kini Indonesia punya jagoan baru, Taman Nasional Komodo. Dalam voting 7 keajaiban dunia baru, Taman Nasional Komodo menempati posisi 12.

Data yang dihimpun dari http://www.new7wonder.com, Selasa (24/2/2009), taman yang ditemukan 1980 itu menempati urutan 12 untuk kategori E (forrest, national park, natural reserves).

Untuk menjadi salah satu dari 77 unggulan, Taman Komodo harus menempati urutan 11 di kategori itu. Dengan berada di posisi 12, artinya tinggal selangkah lagi Taman Nasional Komodo masuk unggulan daftar 7 keajaiban dunia baru.

Sebelum sampai di posisi 12, taman untuk melindungi satwa langka Komodo itu bersaing melawan 57 kandidat lainnya. Jawara sementara untuk kategori ini didukuki oleh Amazon, Puerto Princesa, dan Sundarbans Forest.

Namun masih ada kesempatan untuk memperbaiki posisi Taman Nasional Komodo. Voting masih akan berlangsung di situs http://www.new7wonder.com. Hingga 24 Februari, Taman Nasional Komodo menempati urutan 12. Dari 261 kontestan yang dibagi menjadi kategori, akan diciutkan menjadi 77 kandidat teratas. Dari angka itu kemudian disaring lagi menjadi 21 kandidat atau tiga kandidat masing-masing kategori. Dan bulan September 2009 nanti, yayasan New7wonder Foundation akan menetapkan Tujuh Keajaiban Dunia yang terbaru.

Ayo segera berikan dukungan anda! Klik Taman Nasional Komodo di http://www.new7wonder.com!
(ken/iy)

TRIBUN PEKANBARU/ZAMZAMI

Selasa, 10 Februari 2009 | 14:25 WIB

RIAU, SELASA – Seorang anggota polisi kehutanan (Polhut) Riau, Indra Kesuma (48) mengalami luka bakar saat memadamkan kobaran api di lahan gambut di kawasan hutan Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa.

Korban bersama beberapa orang rekannya bekerja memadamkan api di kawasan hutan di perbatasan Kota Dumai – Kabupaten Bengkalis yang terbakar sejak Minggu (8/2) lalu.

Saat memadamkan api di lahan bergambut tebal itu, ia tanpa sengaja menginjak tumpukan abu dari sisa tanaman yang terbakar, sehingga terperosok dalam gambut yang sedang membara.

Luka bakar yang dialaminya cukup serius, selain pada kaki kanan, juga kedua pergelangan tangannya. Celana dan pakaiannya juga terbakar.

Korban langsung ditolong teman-temannya untuk berobat darurat, terutama pada kaki dan tangannya yang melepuh dengan diolesi oli. “Saat saya melangkah hendak memadamkan titik api, tanpa saya sadari menginjak bara gambut,” kata Indra.

Kawasan hutan belukar, lahan masyarakat dan kawasan kebun sawit yang didanai Pemerintah Provinsi Riau di Desa Sepahat itu, dalam sepekan terakhir terbakar, dan api terus berkobar. Bahkan kawasan yang terbakar sudah mencapai seribu hektare lebih.

Minimnya jumlah petugas pemadam kebakaran, dan terbatasnya peralatan yang ada, serta angin yang bertiup kencang dan kondisi lahan gambut yang kering, menyebabkan kobaran api cepat meluas.

Akibatnya, kobaran api itu menghanguskan hutan belukar, kebun sawit, kebun karet, kebun ubi, serta bibit sawit milik masyarakat maupun milik perusahaan.

ABI
Sumber : Ant

Minggu, 22 Februari 2009 | 06:13 WIB

SURABAYA, SABTU - Seekor bekantan milik Kebun Binatang Surabaya (KBS) mati dalam perjalanan saat dibawa ke Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor, Sabtu (21/2).

Koordinator Bidang Humas dan Hubungan Antarlembaga Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI) Singky Soewadji mengatakan satu dari delapan ekor bekantan mati sebelum tiba di tempat tujuan. “Sedangkan bekantan lainnya kondisinya lemas karena diduga kelelahan dalam perjalanan. Kami minta agar proses pengiriman satwa itu segera dievaluasi dan dilakukan pengamatan,” katanya.

Ia mengatakan seharusnya KBS tidak bekerja sendiri dalam pengiriman satwa tersebut, melainkan melibatkan tim TSI. TSI harus dilibatkan dalam proses penangkapan dan memasukkan ke kandang untuk diisolasi.

“Pengiriman bekantan, satwa yang memiliki tingkat stres tinggi itu justru dilakukan pada akhir pekan, di mana jalan padat dan sering macet lalu lintasnya,” katanya.

Selain itu, pihaknya mencatat ada kejanggalan dalam pengiriman bekantan tersebut, yakni lima ekor jantan dan tiga betina, padahal seharusnya sebaliknya. Karena yang mati bekantan betina, kini tinggal dua betina yang masih hidup,” katanya.

Sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak, bekantan milik KBS tersebut nantinya akan dikirim ke Kebun Binatang Yokohama di Jepang, setelah dikarantina di TSI Bogor selama satu bulan. “Karena yang mati bekantan betina, betinanya tinggal dua ekor. Padahal yang harus dikirim ke Jepang tiga betina dan dua jantan,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya heran mengapa KBS justru mengirim lebih banyak bekantan jantan, padahal yang jantan justru lebih kuat daya tahan fisiknya, sedangkan yang betina sangat rentan.

News | 13 Februari 2009

ProFauna dalam Penggerebekan Satwa Dilindungi di Pasar Rawabening, JakartaProFauna dalam Penggerebekan Satwa Dilindungi di Pasar Rawabening, Jakarta

Kepolisian, SPORC Brigade Elang Departemen Kehutanan dengan didukung sejumlah LSM seperti ProFauna, WCS, JAAN, IAR dan LASA, berhasil menggulung sindikat perdagangan bagian tubuh harimau di Pasar Rawabening, Jakarta (12 Februari 2009). Dalam operasi gabungan tersebut, petugas berhasil menangkap 4 orang pedagang satwa yaitu Dp, Mr, Mz, dan Sf serta mengamankan barang bukti berupa 61 potongan kulit harimau dan tengkorak harimau, 1 awetan kering macan tutul dan potongan kulit kepala, 5 potong kulit beruang, serta beberapa bagian bagian tubuh satwa yang dilindungi lainnya.

Perdagangan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) menjadi ancaman serius bagi kelestarian harimau di alam. Pada tahun 2008 ProFauna dengan didukung oleh IFAW telah melakukan survey tentang perdagangan harimau sumatera di Indonesia. Survey ProFauna di 21 kota di Indonesia pada tahun 2008 tersebut menunjukan 10 kota diantaranya atau 48 % memperdagangkan bagian tubuh harimau dan gajah.

Kota Jakarta adalah salah satu kota utama tujuan penjualan bagian-bagian tubuh harimau. Dengan ditangkapnya 4 orang pedagang satwa di Rawabenging Jakarta tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan harimau sumatera. Apalagi secara jelas dalam UU Nomo 5 tahun 1990 disebutkan bahwa perdagangan satwa dilindungi seperti harimau adalah dilarang. Pelanggar dari ketentuan ini diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.

ProFauna mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada Polisi dan Departemen Kehutanan yang telah menangkap pelaku perdagangan bagian tubuh harimau di Jakarta tersebut. ProFauna percaya bahwa penegakan hukum adalah salah satu kunci untuk memberantas perdagangan satwa liar ilegal. (update news: 13 Februari 2009)

Informasi lebih lanjut, hubungi:

R.Tri Prayudhi, Campaign Officer ProFauna Indonesia
HP. +62 815 3904284
email:
tri@profauna. org

http://www.jawapos. com/
[ Jum’at, 20 Februari 2009 ]

SURABAYA – Unit Idik IV Satreskrim Polwiltabes Surabaya menggerebek sebuah rumah di Jalan Nginden Kota Rabu malam lalu (18/2). Dari rumah milik Eric R. Pirrih tersebut, polisi menemukan sebuah kebun binatang mini. Sebab, di dalamnya terdapat ular piton albino, ular boa, buaya, kura-kura, burung nuri, dan seekor harimau benggala.

Penggerebekan itu bermula ketika sebuah pesan pendek sampai ke ponsel Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ronny Franky Sompie. Isinya singkat, “Ada rumah di Jalan Nginden Kota yang memelihara harimau benggala.” Tahu bahwa harimau termasuk hewan yang dilindungi, Kapolwil mem-forward pesan tersebut ke satuan reserse kriminal, disertai perintah untuk menyelidiki.

Sekitar empat petugas reskrim mendatangi rumah yang dimaksud. Di dalam rumah, tim tak hanya menemukan harimau benggala, tapi juga sejumlah hewan lain. Polisi pun menemukan praktik jual beli anak ular piton albino. Tiap ekor anak ular piton dibanderol Rp 1.250.000. Namun, polisi tidak bisa langsung menyidik kasus tersebut lantaran Eric bisa menunjukkan dokumen penitipan dari BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam).

Menurut Kanit Idik IV Satreskrim Polwiltabes Surabaya AKP Agung Marlianto, polisi bakal meminta keterangan dari BKSDA untuk meneliti kebenaran dan keaslian dokumen itu. “Kalau memang dokumen penitipan tersebut asli, Eric tak bisa diproses pidana,” ucap lulusan Akpol terbaik 1998 itu.

Bagaimana praktik penjualan anak ular piton? Agung menyatakan bahwa hal tersebut juga bakal ditanyakan kepada BKSDA. “Intinya, kami akan meneliti fakta yang ada, kemudian membandingkan dengan regulasi yang berlaku. Bila ada yang bertentangan, pasti kami proses,” tegas mantan Kasatreskrim Polres Surabaya Timur dan Selatan tersebut.

Suharto Sumarno, mantan kepala BKSDA Jawa Timur yang kini bertugas di Jawa Barat, menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki dokumen penitipan diperbolehkan memelihara satwa yang dilindungi. “Sebelum ada SK Menhut 301/2008, memang dimungkinkan seseorang memiliki satwa tertentu. Tapi, setelah itu, semua satwa yang dilindungi adalah milik negara,” papar pejabat yang baru pindah tugas dari Jawa Timur kemarin pagi (19/2) tersebut.

Suharto menambahkan, satwa tertentu yang dipelihara manusia dalam jangka waktu lama memiliki sifat ketergantungan. Bila dikembalikan ke negara, dikhawatirkan ada gangguan psikologis pada satwa yang bersangkutan. Selain itu, jika semuanya diserahkan kepada negara, bisa muncul masalah baru mengenai tempat dan biaya perawatan.

“Karena itu, kami mengeluarkan dokumen penitipan. Status satwa milik negara, tapi kami titipkan kepada perseorangan untuk dirawat,” ucapnya. (ano/fat)

Rabu, 11 Februari 2009 | 19:35 WIB

JAMBI, RABU — Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) betina tertangkap dalam jebakan milik tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Rabu (11/2). Harimau yang sebelumnya diketahui menerkam tiga warga di Sungai Gelam, Muaro Jambi, hingga tewas ini, akan dikarantina dan kemudian dilepas kembali ke habitat yang lebih aman.

Dari jebakannya yang dipasang dalam kawasan eks hak pemanfaatan hutan (HPH) Rimba Karya Indah, harimau diangkut menggunakan truk, dan kemudian menempuh perjalanan hampir enam jam mencapai kantor BKSDA di Kota Jambi pada pukul 17.00. Harimau dewasa berukuran berat lebih dari 300 kilogram dan panjang dua meter tersebut menggeram keras berulang kali karena begitu banyak orang mengerumuni.

Kepala BKSDA Jambi Didi Wurjanto menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menangkap harimau karena desakan masyarakat sangat kuat. “Masyarakat khawatir akan bertambah korban lagi yang diterkam harimau tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, harimau yang sama menerkam tiga warga Desa Sungai Gelam dan Pematang Raman pada akhir Januari lalu. Para korban adalah perambah hutan dan pencari jelutung yang masuk ke dalam teritori harimau.

Menurut Didi, harimau adalah jenis satwa yang tidak memiliki kebiasaan memangsa manusia. Sifat agresifnya yang di luar kebiasaan ini diduga akibat ada warga yang sebelumnya menangkap bayi dari harimau betina tersebut. Dugaan ini dikuatkan dengan kondisi fisik puting harimau yang masih membesar.

“Kami menduga harimau betina ini masih menyusui bayinya. Dia diperkirakan amat marah mengetahui bayinya dicuri, sehingga kemudian bertindak sangat agresif terhadap manusia,” katanya.

Didi melanjutkan, penangkapan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari maraknya perburuan liar terhadap harimau tersebut. “Kami perlu menjaga harimau ini dari aksi perburuan. Para pemburu tentu mengincarnya, setelah informasi keberadaannya makin merebak,” tambah Didi.

Setelah ditangkap, harimau akan dikarantina di Kebun Binatang Taman Rimbo Kota Jambi. Setelah kondisinya membaik, barulah harimau akan dikembalikan ke habitat aslinya yang berjarak lebih jauh dari jangkauan manusia.

Aktivis konservasi harimau sumatera, Debby Martyr, menilai tindakan BKSDA Jambi untuk mengarantina harimau tersebut sudah benar dan sesuai dengan strategi konservasi.

“Kita memang tidak bisa lagi terlalu romantis. Keberadaan harimau berdekatan dengan manusia, dapat sangat membahayakan manusia. Juga membahayakan harimau itu sendiri dari perburuan liar,” ujarnya.

Debby menambahkan, pemerintah selanjutnya perlu mempertimbangkan kawasan mana yang cocok untuk harimau tersebut dilepaskan sehingga dapat hidup aman tanpa gangguan manusia.

Ia memperkirakan saat ini populasi harimau sumatera mencapai kurang dari 400 ekor. Jambi termasuk kawasan penting dalam konservasi harimau di Pulau Sumatera. Populasi harimau masih cukup banyak di Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Kerinci Seblat. (ITA)

Dalam kondisi terbius, Salma menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di ruang karantina Kebun Binatang Taman Rimbo, Jambi, Jumat (13/2). Harimau sumatra betina ini kehilangan bayinya yang dicuri oleh sejumlah orang di area penyangga Taman Nasional Berbak, Jambi. Harimau sumatera itu kemudian diamankan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dari intaian para pelaku perburuan satwa liar.

Selasa, 17 Februari 2009 | 09:32 WIB

Rudy Badil dan Agnes Rita Sulistyawaty

Siapa tidak takut dan ngeri kalau bertemu, meski dari jauh, dengan harimau, sosok hewan buas berbulu loreng-loreng yang sudah terkenal sejak lama sebagai makhluk pemangsa segala makhluk hidup, termasuk manusia. Satwa liar predator itu adalah harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), sempat dijuluki ”sang raja hutan” atau di Sumatera Barat diberi gelar ”datuak”.

Sejak awal Februari ini, warga di Nagari Halaban, Kabupaten Limapuluh Koto, Sumatera Barat, ramai-ramai ketakutan karena ”sang datuak” sudah berkali-kali menampakkan diri pada pagi dan sore hari di hutan di kaki Bukit Sago, sekitar 200 meter dari Hutan Suaka Alam Air Putih.

”Hampir tiap hari selama dua pekan ini, ada saja warga yang melihat harimau. Sebelumnya, tidak pernah ada harimau yang terlihat. Kejadian ini baru sekali ini terjadi di sini,” tutur Ferizal Ridwan, tokoh Halaban, medio Februari lalu, soal satwa predator dan mamalia besar karnivora yang panjang badannya sekitar 170 sentimeter dengan bobot dewasa mencapai 1,5 kuintal. Apalagi, bukti keganasan binatang buas berbulu loreng hitam di sela bulu kuning kemerahan dan putih ini konon cakar tajam dan gigi lancipnya sudah membunuh seekor sapi dan empat ekor kambing peliharaan warga.

Kejadian harimau sumatera keluar hutan dan masuk kampung sebenarnya bukan berita baru. Sejak akhir tahun 1990-an harimau kerap muncul dan mendekati kampung. Harimau jantan yang hidup soliter serta sang betina bersama anakannya yang belum dewasa tidak sungkan masuk ke permukiman manusia, membunuh ternak sebagai pakan, kalau perlu menewaskan juga manusia. Sepanjang tahun 2008 saja sudah terjadi lima kasus konflik berdarah antara harimau dan manusia di wilayah Sumatera Barat.

Juga sepanjang tahun 2007, tercatat tiga kali terjadi aksi teror berdarah antara manusia dan harimau maneaters alias ”pemakan manusia”. Bahkan, seekor harimau tertangkap di sekitar Kota Padang. Kepala Badan Koordinasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Indra Arinal melihat, ada sisi positif dari banyak konflik harimau yang terjadi di Sumbar. ”Konflik itu menunjukkan harimau sumatera masih tersebar merata di hampir seluruh kelompok hutan di Sumatera Barat,” ujarnya.

Aksi teror maut

Kejadian teror harimau versus manusia sebetulnya lebih sering menimpa harimau, misalnya pada tahun 2006, ada foto yang memperlihatkan harimau betina muda yang terkapar mati dengan pelipis hancur dan terbujur kaku. Di tubuh harimau itu juga terdapat luka-luka dan kuku-kukunya copot. Malah kumisnya pun plontos sudah tercabut semua.

Di sekitar bangkai harimau itu ada sekitar 20 manusia berdiri menonton bangkai satwa liar langka yang konon tersisa antara 400 dan 500 ekor di seluruh hutan di Sumatera yang parah rusaknya.

Makin susut dan sedikitnya populasi harimau liar sudah terduga dan teramal sejak awal zaman Reformasi. Hutan Sumatera yang sudah lama menjadi korban hak pengusahaan hutan dan perburuan tradisional mulai terusik hebat oleh pembalakan dan pencurian liar. Perubahan peruntukan kawasan lahan menjadi perkebunan besar, juga pemburu liar keluar masuk hutan untuk memburu rusa, babi hutan, dan lainnya, membuat harimau makin terjepit di ”rumah hutan” rusaknya dan makanannya yang semakin langka.

Departemen Kehutanan dengan aparat di BKSDA Sumatera segera mengambil tindakan penyelamatan, antara lain dengan menyelamatkan sisa harimau liar itu dengan mengusirnya masuk hutan atau menjebaknya lalu dirawat, dipelihara, dan ditangkarkan untuk suatu saat nanti dilepas kembali ke habitat aslinya.

”Kami kebagian tugas menangkarkan harimau tangkapan itu di lokasi penangkaran eks-situ harimau sumatera,” ujar Tony Sumampau, Direksi Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor. Kini sudah ada 36 ekor harimau asli sumatera yang hidup di balik kerangkeng penangkaran dengan perawatan serius. Sudah ada beberapa ekor anakan harimau sumatera lahir di Cisarua.

Harimau yang di alam liarnya per ekor butuh sekitar beberapa kilometer persegi, sebagai areal pengembaraan atau home range yang ”dikuasai” sebagai teritori habitatnya. Pada saat musim berahi, pejantan harimau mencari jodohnya lalu kawin, kemudian meninggalkan betina yang sedang hamil untuk melahirkan dan merawat anakannya. Naluri hidup liar dalam teritori dan berburu mangsa serta mencari jodoh, dianggap salah satu hambatan besar apabila harimau tangkaran proyek itu mau dilepaskan. ”Ini masalahnya, sebab hutan di Sumatera nyaris rusak berat. Kalau penangkaran kami berhasil, anakannya mau di ke manakan?” ujar Sumampau yang mengakui anakan harimau kandangan itu pasti ada perubahan perilaku liarnya.

Dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga ujung selatan hutan Bukit Barisan di Lampung, sisa harimau liar masih bergentayangan mencari lahan kehidupan dan bukan memangsa manusia hidup-hidup. Teror kasus manusia diterkam harimau pernah terjadi dan akan terjadi. Mengingat teritori habitatnya terjepit dan menciut serta mangsa hidup yang kian menipis stoknya di hutan, memaksa sekitar 400 harimau ini menjadi survival yang harus hidup. Padahal, Wildlife Conservation Society (WCS) memprediksi paling tidak tahun 2008 tersisa sekitar 250 ekor harimau liar di 18 habitat meliputi taman nasional, hutan lindung, dan areal konservasi lainnya di seluruh Sumatera.

Anehnya, kalau manusia tewas akan ramai diberitakan dan pemerintah turun tangan, tetapi kalau harimau sumatera terjebak, terjerat, dan ditembaki pemburu liar untuk menjual kulit, gigi, kumis, kuku, tulang, daging, dan organ tubuh lainnya, rasanya belum pernah ada tindakan tegas dan pemberitaan luas.

Foto harimau terkapar merupakan suatu bukti kalau oknum manusia itu sebetulnya lebih teroris dibandingkan harimau. Manusia memang predator, dor!

(RUDY BADIL, wartawan senior di Jakarta)

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan kepada terdakwa PESAN yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana penebangan SATU batang pohon di kawasan TN Meru Betiri.

2. Vonis dan Denda tersebut dijatuhkan karena Saksi Ahli dan saksi-saksi anggota Polhut TN Meru Betiri berhasil meyakinkan JPU dan Majelis Hakim bahwa terdapat kerugian Immaterial berupa potensi kerugian/potensi bencana dari sisi ekologi/jasa lingkungan (Ecosystem Service/Service of ecological System) akibat dari hilangnya 1 (satu) batang pohon yaitu sebesar Rp. 2.042.520.375, – (Dua milyar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dihitung berdasarkan rumus penghitungan Constanza dkk.

SELAMAT BUAT REKAN2 DI MERU BETIRI.
SAYA MAU NANYA RUMUS CONSTANZA TERSEBUT DIDAPAT DARIMANA?APA SEBUAH PENELITIAN, BUKU ATAU APA??? KLO ADA SUMBERNYA BISA DIBAGI2 DONG BIAR BISA KITA SOSIALISASIKAN DENGAN REKAN2 LAIN.
TERIMA KASIH…
David
POLHUT BLOG
David Blog

Jumat, 13/02/2009 15:51 WIB Chaidir Anwar Tanjung – detikNews Pekanbaru – Satu unit mobil patroli milik Departemen Kehutanan, di Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau dibakar sekelompok orang tak dikenal. Kuat dugaan pelaku adalah komplotan pencuri kayu di kawasan TNTN. “Saat ini kita tengah melaporkan kasus pembakaran mobil patroli ke pihak Polsek Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kita berharap pihak kepolisian segera mengungkap dalang pelaku pembakaran mobil kami,” kata Kepala Seksi Wilayah I Balai TNTN, Suhana dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (13/02/2009) . Dia menjelaskan, mobil patroli jenis Ford Ranger Nopol B 9492 OQ itu di bakar sekelompok orang tak dikenal di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mobil patroli warna merah itu kini kondisinya hangus dan tidak bisa dipergunakan lagi.. Peristiwa pembakaran itu terjadi pada Kamis (12/02/200) siang hari.. Suhana menceritakan, siang itu dia bersama dua petugas Polisi Kehutanan (Polhut) tengah bertugas berkeliling mengawas di dalam kawasan TNTN. “Dalam perjalanan di dalam kawasan taman, kami menemukan tumpukan kayu olahan di pinggir badan jalan. Selanjutnya, kami turun dari mobil untuk menelusuri ke dalam hutan dengan berjalan kaki. Di dalam kawasan hutan itu, kami menemukan kembali tumpukan kayu hasil jarahan liar,” kata Suhana. Di tengah kawasan hutan, kata Suhana, mereka tidak menemukan satu orang yang melakukan perambahan hutan. Ada sekitar 30 menit mereka mencari pelaku perambah hutan, namun tidak ditemukan juga. Setelah itu, tim dikejudkan dengan munculnya asap hitam dari badan jalan. “Awalnya kami kira ada pembakaran hutan. Lantas kami kembali ke badan jalan. Dan ternyata mobil kami yang dibakar orang. Kami tidak tahu siapa pelaku pembakarnya. Kejadian itu begitu cepat. Kami hanya dapat pasrah, apa lagi di sekitar itu tidak ada air untuk dapat memadamkan apinya,” kata Suhana. Masih cerita Suhana, melihat mobil dibakar orang tidak dikenal, mereka lantas menjauh dari lokasi tersebut. Mereka kembali masuk ke dalam hutan sembari mengontak Kepala TNTN serta rekan-rekan WWF. “Kami menghindari dari lokasi kebakaran, karena kami khwatir bakal ada massa yang akan mengeroyok kami. Ada dua jam lebih bantuan baru datang. Tapi mobil patroli kami sudah keburu hangus,” kata Suhana. Untuk sekadar diketahui warga Desa Air Hitam ini merupakan desa pemekaran dengan luas 12 ribu hektar di dalam kawasan taman. Sekelompok warga di sana, menolak perluasan taman dari 38 ribu hektar menjadi 100 ribu hektar. (cha/djo)

Page POLHUT INDONESIA

Arsip

Foto POLHUT

More Photos

Jumlah Pengunjung

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.