Oleh Ardi Andono, STP, MSc/ 710033196

I. Pendahuluan

 

Indonesia merupakan negara megadiversity terbesar ketiga didunia, namun untuk hal fauna endemik menjadi negara terbesar keanekaragaman hayatinya. Sebaliknya, jika dilihat dari luasan hutan dan tingkat deforestrasi, Indonesia menjadi negara nomor satu dalam kecepatan deforestrasi di dunia[1]. Oleh karena itu diperlukan suatu system yang baik guna melestarikan dan mengamankan keberadaan keanekaragaman hayati tersebut dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan dan masyarakat dan menghambat laju deforestrasi.

 

II. POLHUT Terbatas Dari Segi Kewenangan

 

Didalam hukum, kedudukan Polisi Kehutanan sangat kuat dan teradapat dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan. Sedangkan, tugas-tugas Polisi Kehutaanan itu sendiri tercantum dibanyak peraturan baik UU, PP maupun Intruksi Presiden. Secara garis besar, tugas Polisi Kehutanan adalah mengamankan segala peraturan yang ada tentang kehutanan.

 

Namun sayangnya kewenangan Polisi Hutan adalah terbatas seperti yang tercantum dalam UU 41 dan PP 45 yakni :

1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

dengan demikian antara Tugas dan Wewenang sangatlah tidak berimbang. Jika kita hanya melihat Polisi Kehutanan sebagai orang yang hanya menjalankan kewenangan sesuai undang-undang dan hanya mengamankan aturan maka sudah pasti Polhut tidak akan berkembang dan tidak mungkin menuju jenjang Polhut Ahli.

III. Peluang Dibentuknya POLHUT AHLI

1. Pendidikan

 

Sudah dua angkatan Departemen Kehutanan menerima Polhut dari Sarjana (1998 dan 1999). Dengan demikian terdapat perubahan dalam pola pikir dan pola pendekatan Polhut dalam penanganan kasus menjadi lebih baik dan terarah. Kemampuan ini mendukung kinerja Departemen Kehutanan menjadi lebih baik.

 

Saat ini, telah banyak Polhut yang semula hanya S1 meneruskan ke jenjang S2. dengan demikian, ruang lingkup kerja dan beban kerja pun semakin bertambah, namun sayangnya hal ini tidak diikuti oleh juknis yang ada. Juknis yang saat ini berlaku adalah berdasarkan Keputusan Kepala BKN no 41 th 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya. Juknis tersebut tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang ada baik dalam hal struktur organisasi yang menyangkut Polhut (Sporc), perubahan paradigma pengelolaan hutan (beyond boundary management), pendekatan yang mengutamakan partisipatif terhadap masyarakat (community participations) dll.

 

Oleh karena itu, diperlukan upaya penyesuaian dan penyempurnaan juknis Polhut yang lebih berwawasan kedepan dengan perinsip applicable dan effective dilapangan.

 

2. Lingkup Kerja diperluas sesuai PP 45/07

Namun jika kita menilik PP 45/04 pasal 7, maka ada peluang untuk mengembangkan Polhut ahli. Dalam Pasal 7 disebutkan :

“Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat :

a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

b. melakukan inventarisasi permasalahan;

c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;

d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;

e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;

f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;

g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;

h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;

i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;

j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau

k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum

 

Beberapa poin tersebut dapat dikembangkan dan belum terdapat dijuknis saat ini. Beberapa poin penting seperti pada huruf c, d, f, dan h dapat dilakukan oleh Polhut tingkat ahli. Pengamanan hutan bukan semata-mata hanya mengamankan kawasan hutan saja, namun bagai mana menciptakan iklim yang kondusif di masyarakat sekitar hutan baik segi ekonomi maupun kapasitas masyarakat sehingga mampu mendorong terciptanya kawasan hutan yang aman dan lestari.

 

3. Pengembangan Polhut Mesti Selaras Dengan RPJP Kehutanan

 

Jika kita cermat mengamati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025 (RPJP), maka peluang pengembangan Polhut akan semakin luas. Dijelaskan dalam RPJP Kehutanan bahwa visi kehutanan adalah “Kehutanan Penyangga Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025” dengan Misi yang terkait dengan Polhut adalah :

 

- mewujudkan kelembagaan sektor kehutanan yang mantap ; misi ini untuk mendukung harmonisasi alokasi fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi sumberdaya hutan secara seimbang dan berkelanjutan dalam kehidupan masa kini dan masa datang

- meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggungjawab; misi ini ditetapkan untuk menjamin distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakt secara berkeadilan dan berkelanjutan serta mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan secara proporsional sesuai dengnan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

 

Mewujudkan kelembagaan berarti diperlukan SDM polhut yang baik dan berkompeten dan profesional, oleh karena itu paradigma POLHUT hanya “pelaksana” perlu dirubah kearah Polhut sebagai perancang kebijakan dan perancang program kemanan yang baik dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan pengamanan hutan.

 

Hingga saat ini rasio luas kawasan konservasi dengan jumlah Polhut sangat jauh dari kata ideal. Untuk di pulau Jawa pada tahun 2005 rasio luas kawasan dengan Polhut antara 150-1000 ha per Polhut (kecuali DKI) bisa dikatagorikan ideal, namun jika kita bandingkan dengan jumlah Polhut di Papua yang hanya 517 orang sementara harus mengawasi kawasan konservasi seluas 9.005.461 ha merupakan sesuatu yang bisa dikatakan jauh dari ideal; satu orang mengawasi 17.400 ha. Selain itu, luas kawasan konservasi dan jaringan peredaran hasil hutan tidak mengenal batas administrative. Sebagai contoh untuk TN Krinci Sebelat mengelola kawasan dengan di 5 (lima) propinsi. Dengan demikian diperlukan seorang perencana perlindungan pengamanan hutan yang memiliki kemampuan mengelola antar propinsi dengan luasan yang tinggi. Keahlian ini lah yang mesti dimiliki oleh seorang Polisi Kehutan tingkat Ahli.

 

Meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dan bertanggungjawab berarti Polhut berperan dalam pengelolaan konflik. Konflik dikelola menjadi suatu yang dapat membangun dan mendukung program kehutanan. Disinilah ruang gerak Polhut Tingkat Ahli. Selain itu, Polhut ahli harus mampu menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna/applicable.

 

Hingga saat ini, pemberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan konservasi belum terkelola dengan biak. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengertian dan pemahaman yang baik tentang konservasi itu sendiri, selain itu faktor utama adalah karakteristik masyarakat disetiap daerah yang berbeda-beda serta potensi kawasan dan daerah yang juga sangat beragam. Pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang terampil di bidang ini mengingat aturan konservasi yang cukup ketat dan penuh pertimbangan baik dari segi keilmuan maupun pengelolaan. Polhut yang ada selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk menunjang program pemberdayaan, sementara itu hingga saat ini Fungsional yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat (Community Development) belum ada (Tugas Penyuluh Kehutanan di kawasan konservasi masih dibantu oleh Polisi Kehutanan). Dengan demikian diperlukan seorang Polhut Ahli yang dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi, tentunya memahami betul aturan P.19/2004 tentang Management Kolaborasi di KPA maupun KSA. Tugas ini tentunya cukup berat mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis dan tidak pernah berhenti. Tentunya ditunjang oleh keahlian dalam komunikasi (Comunication skill) dan management konflik.

4. Paradigma Baru Pengelolaan Hutan

Pada tataran global, pengelolaan dan perencanaan kawasan yang dilindungi (protected areas), telah mengalami evolusi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaannya. Konsep perencanaan dan pengelolaan kawasan dilindungi telah bergeser dari fokus pengelolaan individual kawasan (State-based management) ke fokus pengelolaan jaringan kawasan dilindungi (protected area management network) pada tataran lebih luas dalam skala lansekap atau ekosistem. Tata pengelolaanya telah bergeser dari pengelolaan kawasan konservasi dari paradigma “species and habitat protection” menuju paradigma ”beyond boundary management” dalam skala ekosistem. Hal ini disebabkan, pengelolaan tunggal kawasan (hanya negara) terbukti kurang efektif di lapangan, karena dikelola layaknya sebuah pulau yang terisolasi dari konteks masalah sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Dari titik pandang ini, maka evolusi konsep berkembang dari pengembangan daerah penyangga yang hanya memasukan komponen pengembangan sosial ekonomi, dan pengelolaan biosfer yang memasukan konteks sosial ekonomi dan budaya.

 

Disisi lain, desentralisasi dan devolusi dalam pengelolaan kawasan dilindungi telah terjadi, sehingga tipe pengurusan lebih bervariasi, tidak semata-mata oleh pihak pemerintah pusat, tetapi pengelolaannya dapat dilakukan pihak pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat setempat, atau dikelola bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan.

 

Dengan mencermati hal tersebut berarti tugas Polhut bukan hanya sebatas didalam kawasan hutan saja, namun juga harus dapat mengamankan hutan dengan menyertakan dan mengajak atau meningkatkan peran serta masyarakat / para pihak dalam pengamanan dan pengelolan hutan.

 

Dengan demikian, Polhut Ahli dituntut untuk dapat menciptakan program-program kolaboratif dengan masyarakat maupun para pihak dengan tujuan akhir adalah tercipanya kawasan yang lestari dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Program-program ini sejalan dengan program yang ada di Departemen Kehutanan yakni Model Desa Konservasi (MDK) dan Program kolaborasi pengelolaan KSA dan KPA.

 

 

IV. Kesimpulan

 

Polhut tingkat ahli dapat dikembangkan dengan menyempurnakan ruang kerja Polhut menjadi :

  1. perubahan ruang lingkup kerja dari yang semula hanya didalam kawasan hutan saja menjadi lebih luas yakni ke arah zona penyangga;
  2. menciptakan program-program perlindungan hutan yang inovatif dan aplikatif;
  3. menganalisa konflik yang destruktif/dis-fungsional menjadi konflik yang positif/fungsional terhadap kawasan;
  4. membuat kerjasama para pihak guna mengefektifkan pengamanan hutan;
  5. menganalisa dan merancang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
  6. mengedepankan pola-pola pendekatan partisipatif terhadap masyarakat;
  7. merancang sistim pengamanan hutan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholders (dishut, masyarakat, akademisi, ilmuwan, pengusaha, legislatif). Sistim pengamanan ini mengadopsi konsep jaringan antar kawasan hutan.

 

Diharapkan dengan mengembangan poin-poin tersebut Polhut tingkat ahli dapat terwujud sehingga Indonesia sebagai negara megadiversity dapat terjaga.



[1] Data Badan Planologi Kehutanan ; deforestrasi di 7 pulau terbesar di Indonesia tahun 2000-2005 rata-rata 1,089 juta ha, dan tercepat hádala pada tahun 2002-2003 sebesar 1,9 juta ha

About these ads